Penerbangan ke Kepulauan Tak Kunjung Terealisasi, Ini Kata Bupati Sumenep

Bandara trunojoyo sumenep

SUMENEP, Limadetik.com – Wacana adanya penerbangan dengan rute Pulau Kangean, Sumenep, Jawa Timur menuju Bandara Trunojoy dan sebaliknya telah lama terdengar. Sayangnya, rencana itu tak kunjung terealisasi.

Bahkan, hingga hari ini, Selasa (10/10/2017) persoalan pembebasan lahan saja tidak selesai. Karena masih menunggu ijin dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

“Untuk pembebasan lahan bandara di Kangean masih menunggu ijin dari Kementrian,” kata Bupati Sumenep, A. Busyro Karim.

Sesuai hasil rapat dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Dirjen Perhubungan serta Dinas Pergubungan Provinsi Jawa Timur, dua hari lalu,pembahasan ijin pembangunan bandara di Pulau Kangean akan segera dibahas.

“Rapat internal saat beliau berkunjung ke Sumenep, dikatakan bahwa minggu depan akan dibahas dikementerian,”terangnya.

Menurutnya, apabila ijin penetapan lokasi bandara di Kangean selesai tahun ini, maka 2018 pembebasan lahan bisa dilakukan. Apalagi anggarannya sudah ada.

“APBD tahun ini dianggarkan Rp11 miliar. Karena rencana awal pembebasan lahan akan dilakukan tahun ini, tapi karena ijinnya belum turun, tidak bisa dilakukan,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen, pemerintah telah menggarkan sebesar Rp 8 miliar pada tahun 2015. Namun anggaran itu hanya terealisasi sekitar Rp1 miliar. Anggaran yang bersumber dari APBD tingkat II itu dianggarkan untuk pembebasan lahan seluas 7 hektar dari total kebutuhan luas lahan sekitar 18 hektar. Adapaun harga tanah permeter Rp 10 ribu.

Anggaran yang dibutuhkan secara keseluruhan sekitar Rp 19,1 miliar. Rincianya, Rp 1,1 miliar untuk pembebasan lahan seluas 11 hektare, dan Rp 18 miliar akan digunakan untuk pembangunan sejumlah fasilitas bandara yang lain, seperti pembangunan runway, terminal, lokasi parkir, dan juga pembangunan ruang tunggu penumpang.

Kemudian pada 2016 lalu, pemerintah daerah menganggarkan kembali sebesar Rp 8 miliar, anggaran itu untuk pembebasan lahan. Karena ada kendala anggaran tersebut tidak terserap, dan tahun ini dianggarkan kembali sebesar Rp 8 miliar.

Kemudian 2017 dianggarkan kembali Rp11 miliar untuk pembebasan lahan, namun tidak terealisasi karena izin dari Kementrian belum turun. (hoki/rud)

Leave a Reply